Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance)
DOI:
https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1588Keywords:
Pemerintahan, Berwibawa, Good, GovernanceAbstract
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
References
Ampah Muslimin, Beberapa Asas-Asas Dan Pengertian Administrasi dan Hukum Administrasi , alumni Bandung, 1980.
Beni. M Yunus, Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung, cetaka ke IV, 1986.
C.S.Kansil. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta.
https://deepublishstore.com/good-governance/
https://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/115-reformasi-birokrasi-pondasi -wujudkan-good-and-goverment
https://pu.go.id/berita/upaya-menciptakan-good-and-goverment
https://bappeda-tanjungbalaikota.go.id/menuju/cleen-goverment-dalam-negara-demokrasi
Kuntjoro Purbopronoto. 1975. Beberapa catatan tenyang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung. Alumni
Saiful anwar dan Marzuki Lubis. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Gelora Madani Press.
Sondag. P. Siagian, 1986. Filsafat Administrasi: Jakarta Gunung Agung.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Beni. M Yunus, Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung, cetaka ke IV, 1986.
C.S.Kansil. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta.
https://deepublishstore.com/good-governance/
https://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/115-reformasi-birokrasi-pondasi -wujudkan-good-and-goverment
https://pu.go.id/berita/upaya-menciptakan-good-and-goverment
https://bappeda-tanjungbalaikota.go.id/menuju/cleen-goverment-dalam-negara-demokrasi
Kuntjoro Purbopronoto. 1975. Beberapa catatan tenyang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung. Alumni
Saiful anwar dan Marzuki Lubis. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Gelora Madani Press.
Sondag. P. Siagian, 1986. Filsafat Administrasi: Jakarta Gunung Agung.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Downloads
Published
30-11-2022
How to Cite
J. Sahetapy, A. (2022). Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance). JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH), 2(2), 82–88. https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1588
Issue
Section
Artikel Penelitian
Citation Check
License
Copyright (c) 2023 Agustinus. J. Sahetapy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN REGISTERED IN : 
