Analysis of the Implementation of Women's Empowerment Programs Through Home Industries Using George C. Edwards III's Approach in Ternate City

Musdalifah Musdalifah

doi:10.52046/jssh.v5i1.2638

Authors

Musdalifah Musdalifah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52046/jssh.v5i1.2638

Keywords:

Policy Implementation, Women's Empowerment, Home Industry, DP3A Ternate City, George C. Edwards III

Abstract

This study analyzes the implementation of a women's empowerment policy through home industry programs by the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A) in Ternate City. Employing a descriptive qualitative approach and George C. Edwards III’s policy implementation theory, the study focuses on four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that policy execution remains suboptimal. Communication tends to be one-directional, resource limitations persist, and inter-agency coordination is lacking. While implementers show strong commitment, fragmented bureaucracy hinders effective outcomes. The program is grounded in legal frameworks such as Regulation of the Minister of Women’s Empowerment No. 2/2016 and regional regulations issued by the Ternate City Government. This research highlights the need for enhanced two-way communication, inter-sectoral synergy, and capacity-building to ensure successful and sustainable local-level women’s empowerment initiatives.

References

Afni, N., Reza, M., & Latoki, L. 2022. Konsep Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Musawa, 14(1), 19–48. https://doi.org/10.32678/musawa.v14i1.6535

Arie Wibowo, G., Chairuddin, Rahman, A., & Riyadi. 2022. Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme. Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 9(2), 121–127.

Asmara, A. 2016. Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013). Skripsi, Universitas Lampung.

Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2022–2023: Ternate. BPS Provinsi Maluku Utara.

Dunn, W. N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (S. Wibawa, Trans.). Gadjah Mada University Press.

Fatansyah, A. 2020. Pemberdayaan Perempuan Melalui Industri Rumahan Ceriping Talas di Dusun Tlangu Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Fauziyah, I. 2020. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(1), 1–18.

Hartono, T. 2024. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip di Kota Balikpapan. Tesis, Universitas Mulawarman.

Ilham, T., & Velianto, A. U. 2022. Belajar dari yang Terbaik: Evaluasi Pengarustamaan Gender di Kota Surabaya, Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(1), 127–140.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Ismail, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. 2020. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). Jurnal Moderat, 6(4), 831–848.

Keputusan Wali Kota Ternate Nomor 36.A/II.9/KT/2020 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan di Kota Ternate Tahun 2020.

Kusumaningrum, D. N. 2016. Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta. Insignia: Journal of International Relations, 3(2), 26–37.

Permata Gusliani, D. 2023. Pengaruh Efektivitas Program Getar Pesona Terhadap Kualitas Pemberdayaan Anggota Kelompok Usaha Getar Pesona. Skripsi, Universitas Lampung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan melalui Pemberdayaan Perempuan.

Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 35.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate.

Rahim Hentihu, V., Umanailo, M. B., Tahir, Z. B., Tenriawali, A. Y., & Radjak, D. A. 2021. Implementation of Gender Mainstreaming Policy in Education Program. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1014–1019. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.792

Rusiah, A., et al. 2018. Analisis Program dan Kegiatan Responsif Gender pada Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare. Jurnal Al-Maiyyah, 11(1), 80–110.