Pangan dan Kebijakan: Studi Evaluasi Kebijakan Mikro Terhadap Kemandirian Pangan Lokal atas Pangan Non Lokal di Kota Ternate

Laily Ramadhany Can; Sukur Suleman

doi:10.52046/biosainstek.v2i2.477

Authors

Laily Ramadhany Can Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia
Sukur Suleman Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52046/biosainstek.v2i2.477

Keywords:

Pangan Lokal, Pangan Non Lokal, Evaluasi Kebijakan

Abstract

Keberadaan pangan telah menjadi perhatian masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pangan berkaitan dengan kelanjutan kehidupan manusia, dan bahkan merupakan sebuah identitas. Karena itu, kebijakan mengenai pangan terus dikembangkan untuk mendorong terwujudnya ketersediaan dan kemandirian pangan bagi masyarakat yang dapat diakses secara mudah, aman, sehat, dan bergizi. Pangan telah menjadi komoditas yang strategis dan penting, di mana harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Kemudian hadir konsep fast food, yang hampir merambah semua wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Ternate. Yang terjadi, pangan lokal melawan pangan non-lokal. Lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang dikuatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, memberi isyarat bahwa upaya membangun kemandirian dan ketahanan pangan semakin kuat secara struktural (kebijakan makro). Sementara di Kota Ternate, kebijakan menguatkan pangan lokal kurang menjadi perhatian.

References

Anonimous, (2016) Kota Ternate Dalam Angka 2016, Diterbitkan oleh Bappeda Kota Ternate dan BPS Kota Ternate.

Anonimous, (2016), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016-2021, diterbitan Bappeda Kota Ternate.

Anonimous (2017), Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Kota Ternate Tahun 2017, Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.

Beuchelt, Tina D. dan Detlef Virchow, (2012), "Food sovereignty or the human right to adequate food: which concept serves better as international development policy for global hunger and poverty reduction?" Agric Hum Values 29:259â€“273. DOI 10.1007/s10460-012-9355-0.).

Budi Winarno, (2007), Teori dan Proses Kebijakan Publik, Edisi Revisi, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.

Jones, Charless O., (1984)., An Introduction to The Study of Public Policy: Third Edition., California: Brooks/Cole Publishing Company.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.